SAH! UU MD3 Berlaku Hari Ini Meski Tidak Ada Tanda Tangan Presiden

Sudah 30 hari yang lalu Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa Draft Revisi UU MD3 sudah ada di atas mejanya. Namun sampai saat ini draft tersebut belum juga mendapat tanda tangan dari sang presiden. Bahkan hingga kini, UU yang bersifat mengatur para anggota dewan itu belum juga mempunyai nomor.

Menurut konstitusi apabila sudah 30 hari sejak pengajuan itu presiden belum menandatanganinya, maka secara hukum, UU tersebut sudah sah. Dengan kata lain, UU MD3 sudah berlaku pada hari ini dan siap untuk diundang-undangkan meski tidak ada tanda tangan presiden.

Hal ini berdasarkan UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 73 ayat 2. Bahwa rancangan UU yang tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak disetujui bersama (DPR dan pemerintah), tetap akan sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan.

Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, jika UU MD3 telah sah maka pemerintah wajib membereskan masalah administrasi UU tersebut. Sahnya UU MD3 meski tanpa ada tanda tangan presiden, Kemenkumham mempunyai kewajiban untuk mengurus penomoran UU tersebut. Hal ini pun telah diatur dalam UU No 12/2011.

Sebelumnya UU MD3 telah disahkan oleh anggota DPR pada rapat paripurna 12 Februari lalu. Pasca disahkannya UU tersebut dan diajukannya pada presiden untuk ditanda tangani, Presiden Jokowi enggan untuk menandatangainya. Jokowi menilai bahwa UU MD3 yang sudah direvisi itu menuai keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat menganggap bahwa ada hukum yang sedang dipolitisasi dalam undang-undang tersebut.

Oleh karena itu presiden mengimbau kepada masyarakat yang tidak setuju dengan UU tersebut, agar mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji materi. kata presiden waktu itu. (yaz/ab)*

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: