Persiden Dan Wapres Beda Pendapat Soal Perppu Terorisme

POSTKETIGA.COM – Isu terkait revisi Undang-undang (UU) mengenai terorisme kembali menyeruak setelah terjadi peristiwa Bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur. Bahkan Presiden Jokowi mengancam apabila pada akhir sidang bulan Juni tahun 2018 belum selesai juga, ia akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menanggapi hal tersebut Wakil Presiden RI (Wapres) Jusuf Kalla (JK) justru beranggapan sebaliknya, Ia menyebut, jika sebenarnya pemerintah tidak usah dan tidak  perlu menerbitkan (Perppu) mengenai terorisme.  JK menilai tanpa Perppu pun teroris bisa dihukum. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi.

Read More : Novel Tidak Puas Meskipun Komnas HAM Bentuk Tim Pengawas

Melalui siaran presnya JK juga menambahkan, “kalau hanya rumusan siapa yang bunuh orang tapi salah terorislah. Siapa yang mau bunuh macam-macam berpegang kepada formulanya mana. Namanya lawan saja. Menjelaskan teroris itu siapa. Mengancam tanpa alasan yang jelas”. Demikian ungkap Wapres.

Lebih jauh JK meminta agar masyarakat bersabar untuk menunggu DPR RI dan pemerintah menyelesaikan revisi UU nomor 5 Tahun 2003 mengenai pemberantasan perilaku atau tindak pidana terorisme di Indonesia. Wapres juga berharap, agar DPR RI dapat menyelesaikan revisi UU tersebut pada akhir bulan Juni.

Selain itu Wapres memiliki anggapan jika usaha pemerintah yang melibatkan TNI dan Polri untuk menangani terorisme di Indonesia diharapkan akan ada kekuatan yang lebih. Apalagi Polisi punya Polsek dan TNI punya Koramil sehingga pemberantasan terorisme mampu menjangkau hingga ke semua daerah.

Pernyataan Wapres tentu berlawanan arah dengan pernyataan Presiden Jokowi yang sebelumnya sempat mendesak agar DPR RI sesegera mungkin menyelesaikan revisi UU nomor 5 Tahun 2003 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal tersebut merupakan dampak aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo baru-baru ini.

Baca Juga: Polisi Bisa Cepat Tangkap Pelaku Teror Bom, Tetapi Tak Bisa Tangkap Peneror Novel Baswedan

Sebenarnya rencana revisi UU mengenai tindak pidana terorisme ini mangkrak di meja kerja DPR RI, Presiden Jokowi juga terbilang telat panas, seharusnya sudah dari dulu mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan revisi UU tersebut. Atau juga bisa mengeluarkan Perppu sejak lama.

Seperti sudah menjadi penyakit yang terus diwariskan, jika ada sesuatu barulah antisipasi itu dibuat. Seharusnya segala sesuatu itu harus segera diantisipasi sebelum terjadi sesuatu. Dengan demikian tidak ada lagi suatu hal yang merugikan bangsa ini. (Jy-88)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: