Penjelasan Ketua DPR Mengenai Polemik UU MD3

POSTKETIGA.com – UU MD3 yang baru saja sah meski tanpa ada tanda tangan Presiden Jokowi, kini mendapatkan penjelasan dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo soal pasal kontroversialnya. Bambang Soesatyo menjamin dengan tegas bahwa UU MD3 tidak menjadikan DPR sebagai lembaga yang anti-kritik.

Selain itu Bambang juga membantah bahwa UU MD3 dibuat bukan untuk melindungi para anggota dewan dari keterlibatannya dalam tindak pidana khusus. Yakni seperti korupsi, terorisme, dan narkoba.

“Tidak ada alasan bagi anggota DPR untuk kebal hukum dari tindak pidana khusus. Itu harus langsung ditindak,” kata Bambang, Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Lalu bagaimana dengan penilaian masyarakat yang menganggap bahwa anggota DPR sudah kebal hukum lantaran adanya UU ini?

Terkait opini itu, Bambang kembali menjelaskan apa yang dimaksud dari kekebalan hukum tersebut. Menurutnya kekebalan yang dimaksud adalah tidak bisa menyeret anggota DPR apabila sedang menjalankan tugas dan fungsinya. Namun hal itu dikecualikan jika memang ada anggota DPR yang terlibat ke dalam tindak pidana khusus.

“Kebal disini dalam artian tidak bisa menyeret anggota DPR yang sedang melaksanakan tugas-tugasnya sebagai anggota dewan. Tapi kalau memang terlibat dalam korupsi itu tidak bisa (dikecualikan),” tegasnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menjamin bahwa keberadaan UU MD3 tidak akan disalahgunakan atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan dirinya pun menambahkan, bahwa UU tersebut dibentuk bukan untuk menyerang KPK yang sedang menjalankan fungsinya, terkhusus menindak para anggota dewan yang terindikasi melakukan korupsi.

baca juga: Awas UU MD3! Penghina DPR Akan Dipidana

Himbauan bagi masyarakat

Kendati hal itu telah dijamin dan ditegaskan maksudnya, Bambang mengimbau kepada masyarakat agar memahami batasan antara kritik, fitnah, penghinaan dan ujaran kebencian. Karena DPR tidak menutup pintu kritik dan saran yang disampaikan oleh masyarakat, selagi memang hal tersebut baik untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Bahkan apabila diperlukan masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya langsung dengan datang ke Gedung DPR.

“Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja, sejauh itu tidak menyerang pribadi anggota dewan. Tapi jika memang ada bukti konkret sebetulnya boleh juga, karena DPR milik rakyat,” ujar Bambang.

DPR tidak akan bisa maju dan bekerja dengan baik apabila tidak ada kritik dan saran yang disampaikan padanya.

Oleh karena itu Bambang kembali menyampaikan, tanpa sebuah kritik, DPR tidak akan bisa tahu tentang kekurangan yang ada di dalam lembaganya. Justru adanya kritik bagi DPR, hal-hal yang memang perlu diperbaiki bisa segera teratasi.

Pasal-pasal yang memicu keresahan

Pasal 73 yang mengatur tentang wajib menghadirkan seseorang dalam rapat di DPR atas bantuan aparat kepolisian.

Pada Revisi UU MD3 ini ada tambahan frasa “wajib”, hal ini karena sebelumnya dalam hal pemanggilan paksa seorang gubernur, tidak hadir untuk memenuhi panggilan itu. Sebab lainnya terkait polemik Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK yang tidak bisa menghadirkan lembaga antirasuah tersebut.

Pasal 73 ini dianggap senjata DPR untuk balas dendam kepada KPK

Pasal 122 huruf K yang mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menyeret siapa saja yang dianggap pendapatnya menjatuhkan marwah DPR dan anggota DPR ke ranah hukum.

Bunyi pasal ini adalah MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 122 huruk K ini menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, dan seolah-olah membungkam mulut rakyat untuk berpendapat.

baca juga: Aceh Wacanakan Peneraman Hukuman Pancung?

Pasal 245 adalah kolaborasi antara DPR dan Pemerintah di dalam penegakan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa setiap aparat hukum yang ingin menindak anggota DPR, terlebih dahulu harus mempunyai ijin MKD dan Presiden.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) sudah membatalkan pasal tersebut, yang mana dalam hal ini menurut MK tidak perlu atas ijin MKD, cukup presiden saja. Lalu karena DPR ‘ngeyel’ maka klausul ini direvisi dengan frasa “Pertimbangan MKD”.

Pasal 245 ini dinilai sebagai pasal perisai bagi DPR atau pasal DPR kebal terhadap hukum.

(yaz/ab)*

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: