Pemerintah Jangan Wariskan Utang Kepada Generasi Muda

Postketiga.com – Utang Pemerintah Indonesia sampai dengan Februari 2018 mencapai Rp 4.000 triliun. Utang tersebut sebagian besarnya adalah utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 80.73 persen. Sementara sisanya dalam bentuk pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Alasan pemerintah menambah utang tersebut tidak lain untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur yang saat ini gencar di jalankan oleh pemerintah. Sehingga meskipun sudah tembus Rp 4.000 triliun, pemerintah Indonesia menilai itu masih rendah dan aman. Yang namanya utang, biasanya sih tidak ada kata aman. Gitu toh.

Di tengah isu utang negara saat ini, Menteri Keuangan atau Bendahara Negara Sri Mulyani tampil berbicara soal utang Indonesia ini.

Sebelumnya Sri Mulyani juga pernah mengatakan, bahwa utang merupakan hal yang wajar bagi semua negara. Hampir seluruh negara di dunia memiliki utang. Hanya negara-negara kecil yang menjadi surga pajak (tax haven) yang tidak memiliki utang, yang juga dia sebut sebagai negara perjudian. Hmmm… wajar sih utang itu, soalnya gajian masih lama. Hehe

baca juga: Utang RI Tembus Rp. 4.000 Triliun. Ini Rincian dan Tanggapannya

Lalu, menanggapi polemik utang ini, Sri Mulyani berkata bahwa terkadang masalah ini suka dipolitisir. Bendahara Negara itu pun menjelaskan jika utang Rp 4.000 triliun itu hampir 70 persen pemilik surat utangnya asli orang Indonesia. Sri Mulyani pun menegaskan bahwa Indonesia mampu membayar utang itu karena Indonesia sudah masuk pada Investment Great.

Menurut Sri Mulyani, utang bisa memperbaiki keadaan negara kalau dikelola dengan cara-cara yang baik dan diawasi dengan baik pula. Namun katanya, meski begitu, bukan berarti harus menjadi pecandu utang.

Maka dari itu, agar dapat terlaksananya pengelolaan utang negara yang baik, Sri Mulyani meminta kepada segenap elemen negara untuk mengawasi pemerintah. Sehingga utang tersebut harus menjadi manfaat bagi Indonesia.Semoga saja bisa jadi manfaat bagi negara, bukan bagi segelintir orang.

Tetapi perlu dicatat juga, jangan sampai pemerintah saat ini mewarisi utang kepada generasi setelahnya. Mungkin saat ini memang masih rendah tingkat persentase utang itu, namun jika pemerintah hanya bisa berhutang untuk melaksanakan misi pembangunannya, maka utang tersebut akan terus membengkak sampai batas yang tidak normal.

baca juga: INDEF: Utang Indonesia Sesungguhnya Sudah Menembus Rp. 7.000 triliun

Kalau satu-satunya kemampuan pemerintah untuk membangun ini hanya dengan berhutang, ya tentu saja itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat gampang untuk dilakukan. Karena pemerintah saat ini hanya tinggal menandatangani perjanjian itu, kemudian yang akan membayarnya tentu generasi setelahnya.

Karena bisa jadi umur orang-orang di pemerintahan saat ini, mungkin tidak sampai pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Bahkan bisa jadi untuk sampai ke periode berikutnya pun tidak tercapai. (Yaz/ab)*

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: