Kronologi Ancaman Ombudsman Membebastugaskan Anies

Postketiga.com – Ombudsman DKI Jakarta menemukan maladministrasi dalam penataan pedagang kaki lima (PKL), di tanah Abang yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak akhir tahun 2017.

Ombudsman menjelaskan penataan Tanah Abang tanpa izin dari Kepolisian Daerah Jakarta atau Polda Metro Jaya, Selain itu juga ada dugaan pelanggaran hukum, mengingat direksi tidak sejalan dengan sejumlah peraturan. Ombusman juga menyebut Gubernur dan Dinas UKM tidak kompeten dalam mengantisipasi dampak penataan PKL.

Kronologis tersebut terjadi ketika pada tanggal 22 Desember 2017 Anies menutup sebagian jalan Jatibaru, Tanah Abang. Hal tersebut dilakukan mengingat fungsi trotoar tidak dijalankan sebagaimana fungsinya, dan menyebabkan pejalan kaki tidak memiliki akses jalan.

Menyusul penutupan sebagaian jalan Jatibaru, Tanah Abang yang dilakukan oleh kebijakan Anies, supir angkot melakukan demonstrasi terkait penutupan jalan tersebut. Sebab para supir angkot merasa turun pendapatanya akibat dari penutupan jalan tersebut.

Kemudian berkat aksi demonstrasi tersebut mencapai slousi bagi apara supir angkot. Pada tanggl 3 februari supir angkot diperbolehkan melewati jalan Jatibaru Tanah Abang dengan catatna hanya pada jam 3 sore hingga jam 8 pagi.

Merasa tidak puas dengan solusi tersebut, pada tanggal 22 Februari Anies dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Anies dilaporkan atas pelanggaran Undang-undang tentang penggunaan  hak jalan.

Selang sebulan kemudian tepatnya pada tanggal 26 Maret 2018, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi yang dilakukan Anies terhadap kebijakan penutupan Jalan. Sementra Polda Metro Jaya belum mengeluarkan pernyataan terkait hasil laporan warga terkait penutupan jalan.

Menaggapi hal tersebut Anies dan Sandi kompak akan mempelajari temuan ombudsman tersebut. Sebelumnya Ombudman mengancam akan menonjobkan Anies jika temuan tersebut tidak dikembalikan seperti semula, atau memperbaiki kebajakan yang keliru.

Sebagaimana yang disampaikan Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta, Dominikus Dalu menyebutkan Gubernur bisa dinonjobkan, atau dibebastugaskan dari jabatanya saat ini. Anies pun sangat mengapresiasi dan menghormati pernyataan Ombudsman tersebut. Menurut Anies cara menghormatinya adalah dengan cara mempelajari terlebih dahulu bukan langsung menimpali pernyataan balik. (Jy)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: