KPU Akan Haramkan Mantan Koruptor Nyaleg

Postketiga.com – Maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para legislatif membuat masyarakat geram, dan tentunya masyarakat takut terimbas dosa karena telah memilih wakil rakyat yang tak amanah. Kegeraman masyarakat mendapat sambutan positif Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU mengungkapkan, nantinya dalam Peraturan KPU (PKPU) akan ada larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Jika ditetapkan, larangan tersebut akan menjadi aturan pertama yang melarang mantan narapidana korupsi untuk ikut berkontestasi dalam ajang lima tahunan tersebut.

Pihak KPU membeberkan alasan mengapa mantan narapidana korupsi tidak layak untuk diberi kesempatan menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. Menurut KPU, seorang yang telah diberi amanah dan melakukan korupsi pasti memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang.

Orang yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut, sudah pasti dan  otomatis telah berkhianat dengan jabatan yang diberikan atas mandataris rakyat.

Koruptor itu pasti menyalahgunakan wewenang. Orang yang sudah menyalahgunakan wewenang itu mengkhianati. Orang yang sudah berkhianat kepada jabatannya, kepada negara, kepada sumpah jabatannya. Orang yang sudah berkhianat kepada jabatannya tidak layak menduduki jabatan publik lagi, tidak layak menduduki jabatan kenegaraan lagi.

Read More : Presiden Jokowi Persilakan KPK Periksa Kedua Menterinya, KPK: Kami Akan Cari Bukti!

Lebih jauh, rencana aturan itu bertujuan agar ke depan masyarakat dapat memiliki wakil rakyat yang bersih dari persoalan korupsi. Partai politik juga turut memiliki andil dalam melahirkan calon-calon wakil rakyat yang berintegritas.

Karenanya dalam proses rekrutmen parpol diharapkan dapat lebih selektif dan memperbaiki sistem kaderisasi di partai agar tidak melahirkan para koruptur dan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah.

Selain itu, rencananya di dalam PKPU juga, calon legislatif wajib untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Caleg di semua tingkatan dari DPRD hingga DPR RI, semuanya harus menyerahkan LHKPN. Nantinya para Caleg agar menyerahkan surat, yang menyatakan bahwa sudah menyerahkan LHKPN kepada KPK. Itu nanti jadi dokumen yang harus disertakan ketika pencalonan. Termasuk caleg juga bebas narkoba. (Jy)

Satu tanggapan untuk “KPU Akan Haramkan Mantan Koruptor Nyaleg

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: