INDEF: Utang Indonesia Sesungguhnya Sudah Menembus Rp. 7.000 triliun

POSTKETIGA.com – Seorang peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Riza Annisa mengatakan bahwa sejak 2015 utang Indonesia terus meroket. Peningkatan utang tersebut tidak lain untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah.

“Tercatat utang pemerintah meningkat dari Rp. 3.165 triliun (2015) menjadi Rp 3.466, triliun (2017) dan tercatat akhir Februari 2018 menembus angka Rp 4.034, 8 triliun,” ujar Riza di kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3/2018)

Riza bahkan membeberkan bahwa sesungguhnya utang Indonesia telah menembus angka lebih dari Rp. 7.000 triliun. Angkat tersebut berdasarkan utang pemerintah dan utang swasta. Utang pemerintah diarahkan untuk membiayai defisit anggaran, sedangkan utang swasta berasal dari korporasi swasta dan BUMN.

“Kementerian Keuangan dalam APBN 2018, menyatakan total utang pemerintah mencapai Rp 4.772 triliun. Namun, jika menelisik data out-standing SBN posisi September 2017 sudah mencapai Rp 3.128 triliun, terdiri SBN denominasi rupiah sebanyak Rp 2.279 triliun, dan dalam denominasi valas Rp 849 triliun. Sementara, utang swasta tahun 2017 telah mencapai sekitar Rp 2.389 triliun,” jelas Riza.

Riza mengatakan bahwa ada dua indikator utang yang biasanya dipakai oleh pemerintah. Yakni rasio keseimbangan premier terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Rasio keseimbangan premier terhadap PDB pada APBN 2017 mengalami minus 1,31 persen.

Riza menilai bahwa cash flow pemerintah dengan utang yang sedemikian rupa akan semakin tekor jika terus menambahnya. Sehingga akibatnya untuk membayar bunga dan cicilannya pun harus ditopang dengan adanya utang baru. Kalau terus begini tidak akan pernah lunas! Amsyong!

baca juga: Utang RI Tembus Rp. 4.000 Triliun. Ini Rincian dan Tanggapannya

Sebelumnya, dalam menanggapi persoalan utang tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa jumlah tersebut masih rendah. Sebab Darmin membandingkan nilai tersebut terhadap negara berkembang yang setara dengan Indonesia. Tetapi meski masih rendah, tentu harus tetap waspada terhadap utang yang semakin membengkak. Jangan meremehkan utang!

Terakhir Riza menjelaskan bahwa dalam UU No 17 2003 Pasal 12 ayat 3 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari PDB.

Memang masih jauh dari batas utang maksimal, tapi jangan sampai terlena oleh utang-utang. (yaz/ab)*

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: