Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PNS Pada Tahun Ini

POSTKETIGA.com – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla bersama Menko PMK Puan Maharani, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Mentri PAN RB Asman Abnur menggelar rapat tertutup guna membahas permasalahan guru di Indonesia. Salah satu permasalahan yang disoroti pada rapat ini adalah pesoalan guru honorer yang masih belum diangkat statusnya menjadi Aparatur Spil Negara (ASN).

Muhadjir Effendy mengatakan bahwa sampai saat ini sudah tercatat 736 ribu guru honorer yang masih belum diangkat menjadi ASN. Dan terkait pengangkatan tersebut, Muhadjir mengatakan bahwa guru honorer akan diangkat statusnya pada tahun ini berdasarkan persetujuan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

baca juga: Kebutuhan Guru Meningkat, Tapi Sayang Kesejahteraan Guru Terabaikan

“Tadi Pak Wapres juga sudah pada prinsipnya, sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai tahun 2018 nanti ada pengangkatan guru,” ujar Muhadjir di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (2/4) pernyataan disadur dari laman kumparan.

“Pengangkatan guru menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), bisa PNS, bisa PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), nanti maksimalnya akan dibicarakan lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Muhadjir pun akan mengkaji lagi perihal kemungkinan membuka lowongan untuk guru baru guna mengatasi permasalahan terkait kekurangan tenaga pengajar di negeri ini.

Muhadjir juga mengungkapkan bahwa guru honorer yang masih belum diangkat jumlahnya masih banyak, selain itu apabila sudah diangkat maka bisa jadi guru tersebut akan ditempatkan pada daerah-daerah yang kekurangan tenaga pengajar.

“Nanti skemanya kita lihat, apakah diberikan peluang untuk guru baru atau yang sekarang sudah berada di sekolah berstatus honorer,” ujarnya.

baca juga: Guru Honorer; Antara Pengabdian dan Kesejahteraan

Menurut Muhadjir, dirinya pun mengakui bahwa masih ada ketimpangan di dalam penyebaran guru. Ia mengatakan bahwa ada provinsi yang memang berkelimpahan tenaga pengajar, dan juga ada yang memang kekurangan. Oleh sebab itu, menurut muhadjir, perlu ada pendistribusian ulang guru di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten agar meratanya jumlah tenaga pengajar di setiap wilayah negeri ini.

“Pola persebarannya juga mesti kita pelajari. Karena kan persebaran ini sangat dinamis mulai dari redistribusi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk SMK dan juga redistribusi antarprovinsi, redistribusi antara kabupaten/kota. Itu akan kita perjelas nanti mekanismenya, sehingga jangan sampai praktik sekarang ini penumpukan guru di suatu kabupaten atau di suatu sekolah sulit untuk segera diadakan redistribusi,” tegasnya. pernyataan disadur dari laman kumparan.

(yaz/ab)*

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: