Bamsoet Sebut Pemicu Korupsi Di Indonesia, Karena Biaya Politik Sangat Tinggi

POSTKETIGA.COM – Ongkos politik yang terbilang mahal diyakini, oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjadi salah satu pemicu atau faktor korupsi di berbagai sektor. Oleh sebab itu, sistem demokrasi pemilihan langsung yang menjadi sebab politik biaya tinggi perlu dikaji ulang agar perputaran uang tersebut tak sia-sia.

Dilansir dari laman parlementaria, saat menerima Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Bamsoet, memiliki pandangan bahwa demi menekan politik biaya tinggi, hal yang memungkinkan adalah perlu mengkaji lebih dalam, seperti pemilihan Kepala Daerah dikembalikan lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan demikian, Bamsoet juga menambahkan,  lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aparat hukum lain juga akan lebih mudah dalam mengawasinya. Selain mengurangi beban biaya politik, pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia saat.

Read More : Eks Dirut Pertamina Dan Jajarannya Terjerat Korupsi

Bamsoet yang merupakan Politisi Partai Golkar tersebut menilai bahwa GMPK di bawah kepemimpinan Bibit Samad Rianto, memberikan nafas baru bagi pemberdayaan masyarakat dalam memerangi dan mencegah bahaya korupsi.  Bibit Samad merupakan sosok yang pernah menjadi Komisioner KPK pada 2007-2011, kapabilitas dan integritas Bibit Samad dalam memerangi korupsi tidak perlu diragukan lagi.

Selain itu, Bamsoet juga memiliki pandangan, sebaiknya pendidikan anti korupsi juga dimasukkan dalam mata pelajaran khusus, entah itu muatan lokal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Harapanya  generasi muda Indonesia akan terdidik intelektualitasnya untuk ikut memerangi korupsi dan sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih tangguh serta lebih berintegritas.

GMPK didirikan pada 25 November 2013 di Jakarta,  Hingga kini GMPK  mengklaim telah meneliti serta mengevaluasi permasalahan tindak pidana korupsi di setiap lapisan kehidupan masyarakat. Selain itu juga merumuskan solusi kerawanan dan akar masalah penyebab korupsi.

Menurut Bamsoet , pemberantasan korupsi tidak hanya sekadar dengan upaya represif saja, melainkan harus ada kesadaran kolektif bangsa yang melibatkan segenap komponen bangsa.

Bamsoet menilai GMPK bisa melakukan berbagai kerjasama dengan DPR agar berbagai hasil penelitan yang telah dilakukan dapat disinkronkan dalam proses pembuatan RUU, sehingga RUU yang dihasilkan bisa komprehensif dan membendung usaha korupsi. (Jy)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: