Awas UU MD3! Penghina DPR Akan Dipidana

“Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah.” Soe Hok Gie

Jika UU MD3 sudah berlaku pada hari ini, maka pasal anti-kritik anggota DPR pun sudah mulai diterapkan. Di mana pada pasal tersebut seorang pengkritik DPR akan dipidana oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurut pasal tersebut MKD akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.

Pasal 122 huruf k dalam revisi UU MD3 berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan Bertugas:

Huruf k: Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal diatas adalah salah satu pasal yang kontroversial dan pasal yang menimbulkan kerasahan bagi masyarakat. Adanya pasal 122 huruf k seolah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat di dalam berpendapat mengenai anggota dewan.

baca juga: SAH! UU MD3 Berlaku Hari Ini Meski Tidak Ada Tanda Tangan Presiden

Selain mempidanakan orang yang mengkritik anggota DPR, penegak hukum yang ingin memeriksa anggota dewan pun harus terlebih dahulu mendapatkan ijin MKD dan presiden. Peraturan ini berbeda dengan sebelumnya yang mana penegak hukum hanya perlu ijin kepada presiden.

Akan tetapi, terkait pasal 122 huruf k Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Soebagyo menjelaskan arti di dalam pasal itu. Firman menjelaskan bahwa tidak semua orang masuk dalam kategori pasal itu. Katanya, hal ini hanya untuk menjaga kehormatan anggota dewan seperti layaknya lembaga kepresidenan.

“DPR kan lembaga negara, kan tentunya harus dihormati, kayak lembaga kepresidenan. Kalau kemudian di DPR ditulisi koruptor semuanya, pejabat, itu ndak boleh. Tidak semuanya orang masuk kategori itu,” tutur Firman, yang dikutip dari laman detikcom, Senin (12/2/2018).

(yaz/ab)*

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: