Awas! Sebentar Lagi KPK Umumkan Peserta Pilkada Sebagai Tersangka

Himbauan agar politisi yang terindikasi korupsi agar jangan mendaftar sebagai peserta pilkada 2018 nyatanya tidak diindahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun geram, hingga peserta sudah ditetapkan menjadi peserta pilkada barulah KPK akan buka suara siapa saja peserta pilkada 2018 yang dimaksud.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan mengumumkan peserta pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. “Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu, Insya Allah kita umumkan,” kata Agus di lansir dari TVone (12/3/2018).

Sementara itu ada informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal aliran dana yang terkait peserta pilkada. Laporan PPATK berjumlah 368 transaksi mencurigakan. Saat ini, yang sudah ada hasil analisa berjumlah 34 laporan.

Dilain pihak, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah meminta agar KPK menunda pengumuman penetapan tersangka tersebut. “Kalau sudah ditetapkan sebagai Paslon menghadapi Pilkada serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dulu lah ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar lansir dari TVone (13/3/2018).

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan Pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, namun sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya. Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari Paprol atau yang mewakili para pemilih.

Pernyataan Wiranto bak petir yang menghujam KPK secara tiba-tiba, tentunya kan menjadi beban moral bagi KPK, bagiamanapun KPK adalah mitra pemerintah yang seharysnya bersama-sama memerangi korupsi. Bukan malah membuat down KPK. Sementara itu netizen ramai-ramai mengkritik KPK yang dianggap intervensi KPK.

Apabila pengumuman penetapan peserta pilkada 2018 ditunda setelah pilkada tentunya akan tetap menjadi gaduh. Apalagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka adalah peserta yang memenangi pilkada. Ini akan menjadi beban politik yang berkepanjangan. KPK harus bekerja dijalurnya tanpa intervensi atau pernyataan dari manapun. (Jaya)*

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: