Aksi Solidaritas Menolak Pembangunan PLTU Cirebon dan Indramayu

POSTKETIGA.com – Bandung, Rabu (21/3), sidang gugatan atas izin lingkungan PLTU Batu Bara Cirebon di PTUN Bandung memasuki agenda mendengar keterangan saksi fakta pihak penggugat. Pasalnya sidang ini adalah lanjutan dari gugatan yang disampaikan warga terkait keberatannya soal pembanguan PLTU di wilayahnya.

Gugutan ini lantaran DPMPTPS Jawa Barat mengeluarkan izin lingkungan baru kepada PT. Cirebon Energi Prasarana (PT. CEPR) atas proyek pembangunan PLTU Batu Bara Cirebon. Padahal sebelumnya, PTUN Bandung telah mengeluarkan putusan terkait izin tersebut. Putusan itu menyatakan izin lingkungan untuk pembangunan PLTU Batu Bara Cirebon tidak sah karena cacat prosedur dan substansi.

Para penggugat menilai bahwa pembangunan PLTU tersebut adalah bentuk mengalihfungsikan area tambak garam menjadi kawasan terbangun. Sehingga dampaknya membuat para petambak garam menjadi kehilangan mata pencaharian mereka.

Aksi kali ini juga merupakan ajang solidaritas untuk menyuarakan dampak lingkungan hidup dan sosial yang dialami masyarakat akibat pembangunan ini. Pasalnya di dalam aksi hari ini juga ikut hadir warga Desa Mekarsari, Indramayu, yang juga menolak pembangunan PLTU Batu Bara di lingkungannya.

Sebelum bergabung dalam aksi solidaritas, warga Desa Mekarsari melakukan aksi di kantor DPMPTSP Jawa Barat. Warga menuntut DPMPTPS Jawa Barat tidak mengeluarkan izin lingkungan baru untuk pembangunan PLTU Batu Bara Indramayu 2. Warga pun menilai bahwa proyek pembangunan ini akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka. Karena itu mereka menolak beralingfungsinya lahan sawah, kebun serta perairan pantai mereka menjadi kawasan terbangun PLTU.

baca juga: Lanjutan: Massa Aksi JATAYU Bertemu Dengan Ketua DPRD Indramayu

Terkait proyek PLTU 2 Indramayu, PTUN Bandung telah mengeluarkan putusannya, bahwa izin lingkungan untuk pembangunan tersebut tidak sah lantaran cacat prosedur dan substansi. Putusan itu dikeluarkan atas gugatan 3 orang warga Desa Mekarsari yang terkena dampak tersebut.

Melihat dampak negatif atas proyek pembangunan PLTU baik di Cirebon maupun di Indramayu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Dadan Ramdan, mendesak kepada Gubernur Jawa Barat atau DPMPTPS Jawa Barat agar tidak mengeluarkan izin pembangunan itu.

Menurut Dadan, Pemprov Jawa Barat dan Kementerian ESDM RI seharusnya membatalkan rencana pembangunan PLTU batu bara di Indramayu dan Cirebon. Sebab selain berdampak pada lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat, adanya proyek tersebut dapat meningkatkan emisi karbon yang memicu pemanasan global dan perubahan iklim. (yaz/ab)*

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: